Langkah Strategis Pemkab Lamongan dalam Pencegahan Korupsi

Bupati Yuhronur berkesempatan menjadi narasumber webinar acara Membangun Budaya Anti Korupsi dan Integritas antara Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha di Jawa Timur dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2021 di Hotel Double Three Surabaya, Senin (29/11).

Korupsi dalam birokrasi, menurut Bupati, terdapat dalam empat area titik rawan, yaitu perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, serta optimalisasi retribusidan pajak daerah.

Sehingga, menurutnya diperlukan langkah strategis. Pertama, penerapan e-panning dan e-budgetting dalam perencanaan dan penganggaran. Kedua, penerapan sistem pelayanan terpadu baik dalam hal perijinan hingga manajemen aset daerah.

"Optimalisasi retribusi dan pajak daerah melalui peningkatan basis data perpajakan, peningkatan efektivitas penagihan dan pemeriksaan pajak dan pengembangan inovasi seperti pelayanan PBB keliling, aplikasi e-BPHTB dan SiPalin (Aplikasi Pendapatan Online)," katanya.

Bupati YES juga menekankan pentingnya menciptakan role model budaya kerja yang akuntabel dan adaptif di tiap unit pemerintahan.

Sementara itu, menurut Kasatgas Direktorat III Koordinasi Supervisi KPK RI Edi Suryanto, kunci keberhasilan pencegahan korupsi tidak terlepas dari komitmen dan integritas ASN dalam menjalankan tata kelolal pemerintahan.

Untuk diketahui, Kabupaten Lamongan berhasil menjadi peringkat pertama tiga tahun bertutut-turut di tingkat Propinsi Jawa Timur dalam Capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) sebagai monitoring dan evaluasi progres rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi pemerintah daerah.

Foto: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Lamongan