Sinergi dan Kolaborasi Untuk Wujudkan Visi dan Misi

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lamongan dalam rangka punyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2023 digelar dan diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Lamogan, Kamis (31/3) di ruang Gadjah Mada Pemkab Lt.7.

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan yang telah dilakukan terhadap penyusunan rancangan RKPD 2023.  Diawali dari musrenbang ditingkat desa, forum disabilitas , forum konsultasi publik, forum dusun, musrenbang kecamatan, forum perangkat daerah, koordinasi dengan DPRD, forum lintas daerah, dan forum anak.

Dihadiri 184 undangan kegiatan ini memiliki tujuan yang sejalan dengan harapan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi yakni tentang menciptakan forum koordinasi integrasi dan sinkronasi serta sinergitas terhadap perencanaan pembangunan secara partisipatif.

“Musrenbang yang dilakukan ini secara esensi sangatlah penting, karena perencanaan pembangunan merupakan kunci sukse dari pembangunan itu sendiri.  Melalui kolaborasi akan menghasilkan gagasan yang inovatif yang adaptif dengan perkembangan zaman,” tutur Pak Yes yang hadir dan membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lamongan dalam rangka punyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2023.

Selanjutnya beliau menegaskan bahwasanya kunci keberhasilan terkait capaian-capaian selama ini ialah kolaborasi dan responsiv.

“Kunci keberhasilan pelayanan public dan tata kelola pemerintahan yang sedang kita jalani dan direncanakan adalah kolaborasi dan responsive.  Maka dari itu kami mohon masukan dan saran positif dari stake holder yan hadir pada saat ini,” tambahnya.

Selanjutnya Pak Yes meminta agar rencana pembangunan tahun 2023 benar-benar dapat menjawab isu strategis dan harapan bagi masyarakat Lamongan.

Dalam menciptakan rencana penyusunan rencana kerja pemerintahan daerah perlu diadakan sinkronisasi dengan rencana kerja pemerintah provinsi yang manaungi.  Hal itu berlandaskan dapat saling bersinergi membantu mewujudkan visi misi sesama.  Pada kesempatan tersebut Kepala Badan Koordinasi Wilayah II Jawa Timur Agung Subagyo menyampaikan evaluasi capaian pembangunan yang direpresentasikan melalui indicator kinerja umum (IKU). 

“Pertumbuhan ekonomi di Lamongan tahun 2021 mencapai 3,43% dan di tahun 2023 harus mampu mencapai 3,39% sampai dengan 3,68%. Pada persentase penduduk miskin Lamongan mencapai 13,86% di tahun 2021, pada tahun 2023 harus mencapai 12,83 sampai dengan 11,37%.  Diindeks gini Lamongan pada tahun 2021 tercatat 0,292%, di tahun 2023 ditargetkan 0,2910 sampai dengan 0,2860%. Dalam indeks pembangunan manusia ditahun 2021 mencapai 73,12%, di tahun 2023 diutus mampu mencapai 73,62% sampai dengan 74,07%.  Sedangkan pada tigkat pengangguran terbuka 2021 terhitung 4,90% dan ditahun 2023 ditargetkan mencapai 3,26%,” terang Agung.

Mewakili pemerintah provinsi Jawa Timur Agung juga menyampaikan arahan pengembangan wilayah di Kabupaten Lamongan.  Beberapa pengembangan yang disampaikan mengenai, pengembangan sektor unggulan, sektor potensial, peningkatan sumber daya manusia dalam pelayanan fasilitas pendidikan, peningkatan akses infrastruktur dasar, aksebilitas dan konektivitas, kerja sama antar daerah, pengendalian banjir sungai bengawan solo, pengembangan minapolitas, dan mitigasi serta kesiap siagaan bencana.

Rekomendasi juga dicanangkan untuk membangun daerah yang lebih baik lagi, direkomendasikan untuk mendukung pengembangan hard dan soft infrastruktur. Hal tersebut guna meningkatkan daya saing pada sector basis sehingga mampu memberikan nilai tambah pemulihan nilai ekonomi tahun 2023. 

Turut menyampaikan rekomendasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamongan Abdul Ghofur mendukung tema dan prioritas pembangunan tahun 2023.

“Apabila ditindaklanjuti secara nyata akan dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat  karena peningkatan SDM dan pemberdayaan masyarakat adalah faktor yang sangat penting untuk mempercepat pembangunan yang berkualitas serta peningkatan sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah,” tutur Ghofur.

Lebih lanjut Ghofur juga menyampaikan Secara umum pokok-pokok pikiran DPRD antara lain Bidang Pendidikan bidang kesehatan, bidang tenaga kerja, bidang infrastruktur, bidang ekonomi , bidang pariwisata, bidang pertanian, dan bidang sosial