Saat ini masyarakat semakin membutuhkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, responsif serta dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan akan informasi publik dan pengelolaan pengaduan masyarakat juga semakin penting, bukan hanya bersifat administratif.
Di Lamongan pengelolaan pengaduan pada tahun 2024 memperoleh predikat sedang dari Kementerian Dalam Negeri, yang mana ini menunjukkan bahwa masih perlu adanya peningkatan dalam penerimaan pengaduan juga respon dan tindaklanjut. Namun, sisi positifnya berdasarkan keputusan Komisi Informasi Provinsi Jatim tentang hasil verifikasi dan penilaian SAQ (Self Assessment Questionnaire) monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik di Jawa Timur tahun 2025, nilai Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan dari 59,75 di tahun 2024 menjadi 74,28 pada 2025, atau meningkat sebesar 23,53 poin.
Untuk itu guna meningkatkan pemahaman dan kesamaan persepsi seluruh perangkat daerah mengenai pentingnya keterbukaan Informasi publik serta pengelolaan pengaduan masyarakat, memperkuat komitmen bersama, peningkatan kualitas, juga bentuk sinergi dan kolaborasi, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lamongan pada Rabu (11/11) melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Pelayanan Informasi dan Pengelolaan Pengaduan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Membuka pelaksanaan FGD, Sekretaris Diskominfo Arif Bakhtiar mengatakan bahwa keterbukaan Informasi publik bukan hanya sekedar kelengkapan dokumen, tetapi juga tentang bagaimana informasi tersebut benar-benar tersedia, mudah ditemukan, muda dipahami, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
" Saya ingin menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan pengaduan tidak hanya diukur dari banyaknya laporan yang diselesaikan, tetapi juga dari kualitas penyelesaian, ketepatan waktu, serta kepuasan masyarakat terhadap tindak lanjut yang diberikan," ujarnya.
