Targetkan Angka 18 % , Lamongan Berikan Tindak Lanjut Audit Kasus Stunting

Berita 23 November 2022

Targetkan angka 18% kasus stunting pada tahun 2022, Lamongan berikan tindak lanjut pada kasus stunting setelah melakukan diseminasi audit kasus stunting semester II, Rabu (23/11) di Gedung Sabha Dhyaksa Lamongan.

Audit kasus stunting tidak hanya fokus pada Baduta dan Balita yang sudah mengalami stunting, melainkan juga diperlukan pencegahan dengan memberikan pengarahan kepada sasaran calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca salin, serta baduta dan balita berpotensi stunting.

"Dalam kasus stunting ini diperlukan survey rutin agar memadai basis seleksi kasus dan kajian. Oleh karena itu fokus penanganan stunting di Lamongan tidak cukup pada penderita saja, melainkan harus memberikan pengarahan sebagai upaya pencegahan kepada sasaran yang telah ditetapkan yakni calon lengantin, ibu hamil, ibu pasca bersalin, serta baduta dan balita yang berpotensi stunting," tutut Wakil Bupati Lamongan Abdul Rouf saat memberikan pengarahan sekaligus membuka kegiatan yang diikuti oleh 135 peserta dari OPD terkait, Camat lokasi audit stunting, Ketua Tim Penggerak PKK lokasi audit terkiat, koordinator wilayah PPKB, serta Kepala Puskesmas lokasi audit terkait.

Menempati angka 20,5% kasus stunting di Lamongan, Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Lamongan Melakukan pendampingan untuk melakukan survey pada desa yang berpotensi tinggi akan kasus stunting. Pada audit semester ini diambil Kecamatan Sambeng dengan sasaran 2 calon pengantin, Kecamatan Turi dengan sasaran 2 Ibu Hamil, Kecamatan Maduran dengan sasaran 2 ibu pasca salin/ ibu nifas, Kecamatan Kembangbahu dengan sasaran 3 Baduta serta Balita.

"Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyampaikan hasil kajian yang telah dilakukan tim, audit kasus stunting yang merupakan penajaman atau rekomendasi, interfensi spesifik dan sensitif serta interfensi pencegahan yang dibutuhkan sesuai dengan hasil kajian berdasarkan kelompok sasaran yang di audit. Akan disampaikan pula evaluasi rencana tindak lanjut dan untuk mengetahui perubahan resiko kasus audit stunting di Lamongan," Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Fida Nuraida.

Bagikan via:

Posting Lainnya